Jakpost.id, Setelah menyetujui fase awal dari kesepakatan gencatan senjata dengan Israel di Jalur Gaza, Hamas mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Kamis (9/10).
Kelompok perlawanan Palestina tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mencapai konsensus yang mencakup penghentian total konflik di Gaza, penarikan pasukan pendudukan Israel dari wilayah tersebut, masuknya bantuan kemanusiaan, dan mekanisme pertukaran tahanan. Pernyataan ini disampaikan Hamas, sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera.
Lebih lanjut, Hamas mendesak Presiden Amerika SerikatDonald Trump, bersama mediator lainnya dan komunitas global, untuk memberikan tekanan agar Israel benar-benar mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Hamas menegaskan pentingnya implementasi penuh dari persyaratan perjanjian tersebut oleh pemerintah Israel, mengingat riwayat pelanggaran kesepakatan gencatan senjata di masa lalu, baik dengan Hamas maupun dengan Hizbullah di Lebanon.
Reaksi dari Pihak Israel dan Peran Trump
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik kesepakatan tersebut, menggambarkannya sebagai “hari yang baik bagi Israel.”
Kantor Perdana Menteri Israel juga merilis informasi tentang panggilan telepon antara Netanyahu dan Trump. Disebutkan bahwa percakapan keduanya berlangsung “sangat emosional dan hangat.” Mereka saling memberikan ucapan selamat atas “pencapaian bersejarah” berupa penandatanganan perjanjian yang menjamin pembebasan semua sandera, seperti dikutip oleh Al Jazeera.
Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas ini tercapai pada hari Rabu (8/10) waktu setempat. Pengumuman tersebut pertama kali disampaikan oleh Trump melalui platform media sosial miliknya, Truth Social.
Trump menyatakan rasa bangganya saat mengumumkan bahwa Israel telah menandatangani Tahap Pertama Rencana Perdamaian (Peace Plan) yang ia usulkan. Dia menggarisbawahi bahwa semua sandera akan dibebaskan dan tentara Israel akan ditarik mundur ke garis demarkasi yang telah ditetapkan.
Kesepakatan ini muncul setelah agresi Israel yang dimulai sejak Oktober 2023, di mana serangan besar-besaran terhadap warga sipil dan objek-objek sipil di Palestina telah mengakibatkan lebih dari 67.000 korban tewas dan memaksa jutaan orang menjadi pengungsi.
