Jakpost.id, Per Juni 2025, total kewajiban utang Pemerintah Pusat Republik Indonesia tercatat sebesar Rp9.138,05 triliun. Angka ini merepresentasikan 39,86% dari total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) negara.
Komposisi dan Tren Utang
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merinci bahwa struktur utang tersebut didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang mencapai Rp7.980,87 triliun. Sisa utang, yaitu sebesar Rp1.157,18 triliun, berasal dari sumber pinjaman
Rasio Utang dan Strategi Pengelolaan
Hutang Pemerintah
Direktur Jenderal DJPPR Kemenkeu, Bapak Suminto, menyatakan bahwa rasio utang Indonesia masih tergolong dalam kategori moderat dan aman. Pernyataan ini didasarkan pada perbandingan dengan negara-negara lain, baik di kawasan Asia Tenggara maupun negara-negara anggota kelompok G20. Batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara adalah 60% dari PDB, jauh di atas rasio saat ini.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga disiplin fiskal yang ketat. Pengelolaan utang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudent) untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh benar-benar digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan nasional. Hal ini penting untuk menghindari risiko beban utang yang berlebihan atau tidak terkelola dengan baik dalam jangka waktu yang panjang, yang dapat membahayakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Upaya ini sejalan dengan strategi untuk menjaga kredit rating Indonesia tetap pada level yang baik di mata investor global.
