Italia Dilanda Kerusuhan, Penolakan PM Meloni Akui Palestina Picu Amarah Publik

Jakpost.id, ROMA, ITALIA – Sejumlah kota besar di Italia dilanda demonstrasi besar yang berujung kerusuhan pada awal pekan ini, dipicu oleh sikap pemerintah di bawah Perdana Menteri Giorgia Meloni yang menolak untuk mengakui negara Palestina. Aksi massa yang terjadi di sedikitnya 75 kota, termasuk Milan, Roma, Bologna, dan Genoa, meningkat menjadi bentrokan dengan aparat keamanan, perusakan fasilitas umum, dan pemblokiran akses transportasi vital.

Gelombang protes ini memuncak pada hari Senin dan Selasa, 22-23 September 2025, bertepatan dengan momentum di mana sejumlah negara Barat lainnya seperti Prancis, Inggris, dan Kanada mengumumkan pengakuan mereka terhadap kedaulatan Palestina di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. Sikap pemerintah Italia yang kontras inilah yang menyulut kemarahan puluhan ribu warga yang turun ke jalan.

Di Milan, yang menjadi salah satu titik kerusuhan terparah, para demonstran bentrok hebat dengan polisi anti-huru hara di Stasiun Pusat. Massa yang mengibarkan bendera Palestina dilaporkan memecahkan jendela kaca stasiun dan melemparkan berbagai benda ke arah aparat. Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Media lokal melaporkan lebih dari 60 petugas polisi terluka dan puluhan demonstran ditangkap akibat insiden tersebut.

Aksi serupa juga melumpuhkan kota-kota lain. Di Roma, puluhan ribu pengunjuk rasa memblokir jalan lingkar utama setelah berpawai dari stasiun kereta. Sementara itu, di kota pelabuhan Genoa, para pekerja yang tergabung dalam serikat buruh memblokir akses ke pelabuhan sebagai bentuk solidaritas. Layanan kereta api di Napoli juga mengalami gangguan setelah massa memaksa masuk ke area rel.

Demonstrasi ini diorganisir oleh gabungan serikat pekerja, kelompok mahasiswa, dan aktivis pro-Palestina yang menyerukan aksi mogok nasional dengan slogan “Mari Blokir Semuanya”. Mereka menuntut pemerintah Meloni untuk segera mengakui Palestina dan menghentikan semua bentuk kerja sama militer dan komersial dengan Israel.

Menanggapi eskalasi protes dan kerusuhan, Perdana Menteri Giorgia Meloni mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi. Dalam sebuah pernyataan dari New York, ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan tunduk pada tekanan dari aksi anarkis. Namun, ia juga membuka kemungkinan bagi Italia untuk mengakui Palestina dengan mengajukan dua syarat utama: pembebasan seluruh sandera yang ditahan dan disingkirkannya Hamas dari pemerintahan Palestina di masa depan.

Sikap pemerintah sayap kanan Meloni, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu kuat Israel di Eropa, kini menghadapi tekanan domestik yang signifikan. Gelombang kerusuhan ini menandai puncak frustrasi publik Italia terhadap kebijakan luar negeri pemerintah terkait salah satu isu geopolitik paling krusial saat ini.