Jakpost.id, Jakarta – Ribuan buruh menggelar unjuk rasa di sekitar Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025). Aksi ini membuat suasana di dalam kompleks DPR tampak lengang, tanpa aktivitas berarti dari para anggota dewan maupun staf.
Pantauan langsung di lokasi menunjukkan bahwa area dalam gedung tampak hening, dengan hanya segelintir individu terlihat menjalankan tugas. Beberapa petugas keamanan internal atau pamdal tetap berjaga di sejumlah titik.
Pada hari itu, agenda resmi DPR hanya mencakup dua kegiatan. Pertama, diskusi yang diadakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Kedua, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) untuk membahas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Sementara itu, di sekitar Gedung Nusantara dan Nusantara III, terlihat aparat keamanan telah siaga. Kendaraan taktis milik kepolisian, mobil pemadam, serta ambulans sudah ditempatkan untuk mengantisipasi situasi darurat.
Pihak kepolisian juga mulai memperketat penjagaan demi memastikan aksi berjalan aman dan kondusif.
Guna menjaga keamanan dan mengurangi kepadatan selama demonstrasi, Sekretariat Jenderal DPR RI mengeluarkan surat edaran yang menganjurkan agar pegawai aparatur sipil negara (ASN) serta tenaga ahli bekerja dari rumah.
Edaran tersebut bernomor 14/SE-SEKJEN/2025 dan ditandatangani oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar, sehari sebelumnya, yakni Rabu (27/8). Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, membenarkan kebijakan tersebut.
“Betul, ada imbauan WFH dari sekretariat untuk ASN dan tenaga ahli,” ujar Sahroni saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan bahwa keputusan itu diambil untuk menjamin keselamatan semua pihak yang bekerja di lingkungan parlemen.
Di sisi lain, Presiden Partai Buruh sekaligus pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa aksi buruh ini dipusatkan di depan DPR. Diperkirakan sekitar 10 ribu buruh dari kawasan Jabodetabek ikut turun ke jalan dalam aksi tanggal 28 Agustus.
Para demonstran membawa enam poin utama dalam tuntutan mereka, yaitu:
-
Penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap kebijakan upah rendah.
-
Larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta pembentukan satuan tugas khusus untuk menanganinya.
-
Reformasi sistem perpajakan di sektor ketenagakerjaan, termasuk usulan peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan dan penghapusan pajak atas pesangon, THR, JHT, serta penghapusan diskriminasi pajak bagi perempuan yang telah menikah.
-
Pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang tidak mengandung unsur Omnibus Law.
-
Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi.
-
Revisi terhadap Undang-Undang Pemilu, khususnya untuk mendesain ulang sistem pemilihan umum tahun 2029.
