Jakpost.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah jabatan penting di internal Polri, termasuk posisi Kapolres Solok Selatan. Langkah ini dilakukan menyusul insiden penembakan yang melibatkan anggota Polres tersebut terkait kasus tambang ilegal.
Mutasi ini diatur dalam Surat Telegram Nomor ST/2776/XII/KEP./2024 tertanggal 29 Desember 2024. Dalam keputusan tersebut, AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Solok Selatan dan ditugaskan sebagai Pamen Stamaops Polri. Jabatan Kapolres Solok Selatan kini dipegang oleh AKBP M Faisal Perdana, yang sebelumnya menjabat sebagai Anjak Muda Bidang Propam Polda Sumbar.
Penembakan Anggota Polres Solok Selatan: Polisi Tembak Polisi
Rotasi ini tidak lepas dari kasus serius di Polres Solok Selatan, di mana Kabag Ops AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim AKP Ulil Ryanto Anshari. Insiden tersebut terjadi setelah AKP Ulil menangkap seseorang terkait tambang pasir dan batu ilegal di Kabupaten Solok Selatan.
Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar pada Selasa (26/11/2024) memutuskan untuk memecat AKP Dadang Iskandar dengan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
“Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ujar Sandi di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Sidang KKEP menyatakan AKP Dadang bersalah dan melakukan perbuatan tercela. Pelaku tidak mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Kronologi Penembakan dan Penyerahan Diri
AKP Dadang Iskandar sempat menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Mapolda Sumbar. Saat itu, ia menyerahkan senjata api dan magazin yang digunakan untuk menembak korban. Penyelidikan di lokasi kejadian juga menemukan bekas tembakan dan selongsong peluru di sekitar rumah dinas tersebut.
Motif penembakan ini diduga kuat berkaitan dengan ketidaksenangan pelaku terhadap korban yang mengambil langkah tegas dalam memberantas tambang ilegal di wilayah tersebut.
Langkah Tegas Polri untuk Reformasi Internal
Mutasi jabatan ini menjadi bagian dari langkah tegas Kapolri untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam tubuh Polri. Kasus di Solok Selatan menjadi sorotan publik dan menunjukkan pentingnya reformasi dalam penegakan hukum di kalangan aparat kepolisian.
