Jakpost.id – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi, mempertanyakan sikap politisi PDIP yang gencar mengkritik kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurutnya, kebijakan ini justru merupakan produk keputusan yang dihasilkan oleh pemerintahan dan DPR periode sebelumnya, di mana PDIP merupakan partai dominan di parlemen.
“Kebijakan ini bukan berasal dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Undang-undang yang mengatur kenaikan PPN ini sudah disahkan pada tahun 2021. Saat itu, PDIP adalah partai penguasa dengan jumlah kursi terbanyak di DPR, dan bahkan ketua Panja UU ini adalah kader PDIP, Pak Dolfie Othniel Frederic Palit,” ungkap Rofiqi dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
PDIP Dinilai Bermain Drama Politik
Rofiqi menilai bahwa sikap PDIP saat ini terkesan seperti memainkan drama politik untuk menarik simpati publik. Menurutnya, partai berlambang banteng tersebut mencoba memanfaatkan situasi dengan menyalahkan pemerintahan Prabowo-Gibran terkait kenaikan PPN yang sebenarnya telah mereka usulkan dan sepakati sebelumnya.
“Kenapa sekarang PDIP justru menyerang kebijakan ini? Apakah mereka lupa bahwa dulu mereka yang menjadi pengusul utama? Sikap seperti ini terkesan seperti melempar batu sembunyi tangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Rofiqi mengkritik langkah PDIP yang dianggapnya memprovokasi masyarakat dengan narasi negatif terhadap kebijakan ini, seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berpihak pada rakyat kecil.
Penetapan Selektif untuk Barang Mewah
Menurut Rofiqi, pemerintahan Prabowo-Gibran justru telah melakukan upaya untuk membatasi dampak kebijakan ini dengan hanya memberlakukan kenaikan PPN pada barang mewah. Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil yang harus diapresiasi.
“Ini bukan kebijakan yang diberlakukan secara sembarangan. Pemerintahan Prabowo justru memastikan pelaksanaannya hanya menyasar barang-barang mewah. Harusnya PDIP mengapresiasi langkah ini, bukan malah menciptakan sentimen negatif,” tegas Rofiqi.
Seruan untuk Kolaborasi Membangun Bangsa
Lebih lanjut, Rofiqi mengajak semua pihak, termasuk PDIP, untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam memastikan kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik demi kepentingan rakyat.
“Mari kita bersatu membangun bangsa dan negara. Fokus kita seharusnya adalah menuntaskan tantangan ekonomi dan memastikan kebijakan ini berjalan dengan bijaksana, bukan saling menyalahkan,” tutupnya.
