Jakpost.id, Pimpinan DPR RI merespons aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di berbagai daerah pada Senin (17/2/2025), mengusung tema “Indonesia Gelap.” Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengapresiasi aksi tersebut sebagai bentuk kreativitas mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mereka terhadap berbagai persoalan nasional.
“Demonstrasi adalah salah satu cara berdemokrasi yang baik. Mahasiswa memang selalu memiliki cara khas dalam menyampaikan pendapat,” ujar Adies dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2025). Ia menekankan bahwa demonstrasi merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan harus dihormati.
Aksi Mahasiswa dan Tema “Indonesia Gelap”
Adies juga menilai bahwa setiap generasi mahasiswa memiliki metode unik dalam mengekspresikan aspirasi mereka. “Itu sah-sah saja, kami pun dulu ketika masih kuliah menyalurkan pendapat dengan berbagai cara kreatif,” tambahnya.
Demonstrasi ini berlangsung di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Tema “Indonesia Gelap” mencerminkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah dan tuntutan agar negara lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Di Jakarta, aksi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil bergabung dalam aksi protes. Kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah, menyoroti kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
“Aksi ini adalah panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial,” tegas Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi “Indonesia Gelap.”
13 Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi “Indonesia Gelap”
Berikut adalah 13 tuntutan mahasiswa dalam demonstrasi ini:
- Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta hentikan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Batalkan proyek strategis nasional yang dinilai merugikan rakyat dan segera realisasikan reforma agraria sejati.
- Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membatasi kebebasan akademik.
- Hapuskan multi fungsi ABRI untuk mencegah tindakan represif terhadap masyarakat sipil.
- Segera sahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak komunitas adat.
- Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai berdampak negatif pada sektor pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi menyeluruh program makan gratis agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
- Pastikan tunjangan kinerja dosen direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.
- Terbitkan Perppu tentang perampasan aset guna memberantas korupsi secara efektif.
- Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dianggap memperkuat impunitas aparat.
- Rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pejabat yang dinilai bermasalah.
- Tolak revisi tata tertib DPR yang berpotensi memperkuat kesewenang-wenangan legislatif.
- Reformasi total Kepolisian RI guna menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme aparat.
Dengan adanya aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah lebih memperhatikan tuntutan rakyat dan mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.
