Jakpost.id, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan adanya potensi gelombang PHK massal yang bisa menimpa hingga 50 ribu pekerja di Indonesia dalam tiga bulan mendatang. Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap barang impor – termasuk produk dari Indonesia – diperkirakan akan memicu dampak negatif yang signifikan di sektor ketenagakerjaan.
Dalam konferensi pers daring pada Sabtu (5/4/2025), Said menjelaskan bahwa meskipun data awal belum bersifat final, hasil kajian sementara dari para buruh menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya gelombang kedua PHK yang menelan 50 ribu pekerja dalam tiga bulan setelah diberlakukannya tarif tersebut. “Berdasarkan perhitungan kami, potensi PHK bisa mencapai 50 ribu orang dalam rentang waktu tiga bulan,” ujarnya.
Said mendesak pemerintah untuk segera merumuskan langkah-langkah antisipatif guna mengurangi dampak negatif kebijakan tarif baru dari AS. Ia mengkritik kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai belum cukup jelas dalam menangani isu ini. “Langkah-langkah antisipatif dari pemerintah masih belum memadai untuk menekan jumlah pekerja yang akan terkena PHK,” tambahnya.
Sebagai solusi, Said menyarankan agar pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani isu PHK. Menurutnya, pembentukan satgas tersebut diharapkan dapat menurunkan angka PHK minimal 30 ribu pekerja. “Saya sudah berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, dan berharap satgas PHK segera dibentuk. Jika PHK semakin merajalela, kami dari serikat buruh tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Said juga menyoroti beberapa sektor industri yang rentan terdampak, antara lain industri tekstil, garmen, sepatu, serta makanan dan minuman yang berorientasi ekspor ke AS. Selain itu, sektor minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan juga diprediksi akan terpengaruh. Ia memperingatkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia mungkin akan memilih pindah ke negara lain dengan tarif impor yang lebih rendah, seperti Bangladesh, India, atau negara-negara di Asia Selatan, sehingga investasi di Indonesia pun akan menurun.
Lebih lanjut, Said mengingatkan bahwa gelombang PHK pertama telah menelan 60 ribu pekerja dalam periode lebih dari dua bulan, dari Januari hingga awal Maret 2025. Data Litbang KSPI mencatat bahwa para buruh yang terdampak seringkali tidak menerima hak pesangon, termasuk THR, seperti yang terjadi di Sritex, di mana posko THR masih belum memberikan bantuan hingga saat ini.
Dengan situasi yang semakin genting, KSPI menekankan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas serta menjaga kesejahteraan para pekerja di Indonesia.
