Jakpost.id, Bangkok – Pemerintah Thailand kini memberlakukan aturan baru yang mewajibkan pemeriksaan telepon genggam (HP) dan rekening bank bagi warga asing yang masuk ke negara tersebut. Kebijakan ini mulai berlaku efektif per 1 Juli 2024 dan ditujukan untuk mengantisipasi aktivitas ilegal, termasuk kejahatan siber, pencucian uang, dan perdagangan narkoba.
Apa Saja yang Diperiksa?
-
Ponsel Pintar:
-
Petugas bea cukai berwenang memeriksa konten ponsel, termasuk pesan, riwayat pencarian, dan aplikasi yang terinstal.
-
Data yang dicurigai akan dicatat untuk investigasi lebih lanjut.
-
-
Rekening Bank Digital:
-
Warga asing mungkin diminta menunjukkan bukti saldo atau transaksi melalui aplikasi perbankan di ponsel mereka.
-
Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa pengunjung memiliki sumber dana yang sah selama berada di Thailand.
-
Siapa yang Jadi Target?
-
Turis dengan riwayat kunjungan sering ke Thailand dalam waktu singkat
-
Pemegang visa kerja atau bisnis yang menetap lama
-
Warga asing yang masuk daftar pengawasan imigrasi
Alasan Dibalik Kebijakan Baru
Menteri Keuangan Thailand, Arkhom Termpittayapaisith, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk:
✔ Mencegah kejahatan transnasional seperti penipuan online dan perdagangan manusia
✔ Memantau aliran dana mencurigakan yang terkait narkoba atau terorisme
✔ Mengurangi penyalahgunaan visa oleh pekerja ilegal
Protes dari Aktivis Privasi
Kelompok hak digital mengkritik kebijakan ini sebagai pelanggaran privasi. “Pemeriksaan tanpa surat perintah bisa disalahgunakan untuk memata-matai warga asing,” kata Sunai Phasuk dari Human Rights Watch.
Namun, pihak imigrasi Thailand menegaskan bahwa pemeriksaan hanya dilakukan jika ada indikasi kuat pelanggaran hukum.
Tips bagi Turis ke Thailand
-
Backup data penting sebelum bepergian
-
Hapus konten sensitif yang tidak perlu
-
Pastikan rekening bank menunjukkan transaksi jelas
-
Simpan dokumen perjalanan (tiket, bukti hotel) yang bisa ditunjukkan
Dampak untuk Pariwisata
Kebijakan ini berpotensi memengaruhi minat turis, terutama dari Eropa dan AS yang sangat peduli dengan privasi data. Namun, pemerintah Thailand menjamin aturan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan mendalam tanpa alasan.
